Patriarkisme, Misoginisme, dan Ketidakadilan Pada Perempuan

Tidak dapat dipungkiri isu mengenai perempuan di Indonesia masih belum menjadi perhatian publik. Isu perempuan datang dan berlalu. Desakan untuk menyelesaikan isu-isu tentang perempuan juga hanya hadir dari komunitas-komunitas yang peduli saja, bukan hadir dari masyarakat secara umum.

Tapi mengapa isu perempuan masih dianggap belum penting? Apakah ini karena masih ada persepsi bahwa perempuan inferior dibanding laki-laki?

Ketika berdiskusi dengan anggota DPR RI Komisi II, Budiman Sudjatmiko, ada istilah yang ia perkenalkan: misoginis. Istilah ini masih terdengar asing di telinga saya dan saya pun punya keyakinan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia juga masih asing dengan istilah ini.

Menariknya meski asing, istilah ini mencerminkan banyak masyarakat Indonesia hari ini. Misoginis adalah istilah di mana perempuan selalu disalahkan dalam setiap masalah atau kerusakan yang terjadi. Penganut misoginis tak mesti laki-laki, karena kenyataannya banyak juga perempuan yang menganut misoginis ini.

Tidak usah terlalu jauh untuk melihat contoh konkrit misoginisme. Lihat saja di sekeliling kita. Kalau suami selingkuh, istrinya disalahkan karena kalah cantik, kalah menarik, atau kalah melayaninya. Kalau anaknya bermasalah, ibunya yang disalahkan karena dianggap tidak becus mendidik. Yang suka menyalahkan ini bahkan lebih banyak yang perempuan daripada laki-laki. Betapa ironisnya!

“Ada semacam kontradiksi. Patriarki tapi misoginis,” kata mas Budiman dalam diskusi kami tentang gerakan perempuan itu. Budaya masyarakat Indonesia memang juga masih patriarki. Laki-laki adalah kepala keluarga, sosok yang memimpin keluarga. Tapi sebagaimana kata mas Budiman, ada kontradiksi. Yang memimpin laki-laki, tapi kalau terjadi apa-apa yang disalahkan perempuan (misoginisme).

Sarinah dan Akar Masalah

Setelah membaca buku tentang perempuan karya Bung Karno yang ia beri judul Sarinah itu, ada beberapa hal menarik yang dituliskan Bung besar utamanya soal urusan “kepemilikan” perempuan ini.

“Sudah saya katakan bahwa nafsu kepada milik, nafsu kepada milik perseorangan motornya patriarchat (patriarki). Dan bahwa perempuanpun dijadikan milik, dijadikan milik perseorangan. Sarinah (perempuan) berpindah sifat, dan sifat memilik menjadi sifat dimilik, dari subjek menjadi objek,” tulis Bung Karno dalam halaman 109 buku Sarinahnya itu.

Bung Karno bahkan mengatakan perempuan malah dijadikan benda. Perempuan harus disimpan, disembunyikan, tak boleh dilihat orang, apalagi disentuh. Maka itu Bung Karno mengutip kata-kata Edward Carpenter: “Nafsu kepada milik itu membuat laki-laki menutup dan memperbudakan perempuan yang ia cintai itu.”

Sungguh aneh. Cinta macam apa yang tega memperbudak?

Zaman dulu memang ada yang namanya perbudakan. Meski isterinya satu, laki-laki bisa membeli yang namanya selir. Perempuan persis seperti barang dagangan saja. Dibeli dengan hewan ternak atau uang, lalu kemudian dijadikan selirnya si tuan itu, budaknya si tuan itu. Tak boleh membantah, ikut saja apa kata tuan.

Zaman sekarang, khususnya di Indonesia, saya jarang melihat adanya perbudakan semacam itu. Tapi “kepemilikan” terhadap perempuan  masih ada. Perbendaan terhadap perempuan masih ada. Lebih sedihnya lagi, perdagangan itu pun masih ada!

Ketika perempuan dijadikan benda, ditakut-takuti atas nama agama,  laki-laki bebas berkeliaran. Bebas menikahi istri lebih dari satu. Tapi semua istrinya itu ia kurung. “Jangan keluar! Itu kodrat perempuan!”.  Selalu begitu katanya. Semata-mata karena perempuan itu milik si laki-laki.

Yang menguatkan kepemilikan  dan perbendaan perempuan ini juga karena adanya sistem perdagangan perempuan jenis baru. Ketika menikah, laki-laki biasanya memberikan lamaran barang-barang mewah. Perhiasan, kosmetik, baju mahal, tas, sepatu, dan banyak lagi, untuk calon istrinya.

Calon istri pada awalnya senang, ia gembira. Namun ketika sudah menikah, sudah menjadi istri. Kemudian suami menjadi merasa gagah perkasa, sudah memberikan harta bendanya kepada istrinya itu, kini istri harus menjadi pelayannya. Melayani 24 jam.

Apa namanya jika tak membeli? Karena sudah dikasih, ayo kamu jadi pelayan suamimu sekarang! Apalagi sekarang kamu makan dari dia, ayo jadi pelayan yang baik! Inilah yang namanya perdagangan jenis baru yang menghasilkan kepemilikan dan perbendaan perempuan jenis baru pula.

Tentu saya tak hendak menghapuskan sistem lamaran tersebut. Bahkan menurut saya, lamaran seharusnya menjadi suatu bentuk penghargaan kepada perempuan yang hendak dinikahi. Namun menjadi tidak benar, menjadi hancur esensi dari lamaran itu, jika dijadikan semacam alat pembayaran untuk kepemilikan dan perbendaan istri sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas.

Kini menjadi jelas — menurut pendapat saya — akar masalah dari patriarkisme yang kolot ini adalah rasa kepemilikan yang tinggi terhadap perempuan, sehingga perempuan malah dijadikannya seperti benda.

Kemudian agama dan budaya seolah menguatkan posisi laki-laki dalam patriarkisme ini. Laki-laki dianggap pantas memperlakukan perempuan itu sesukanya karena dialah yang cari uang. Tapi terkadang banyak yang lupa bahwa ini bukan karena perempuan tak mampu mencari uang. Ini karena mereka dikurung, tidak boleh keluar dari lingkungan itu.

Akhirnya perempuan terpaksa mengurusi rumah saja. Tapi semua urusan rumah jadi salah dia. Sudah dijadikan milik laki-laki, sudah dijadikan bendanya, masih saja perempuan yang disalahkan. Masakan tidak enak, salah perempuan. Rumah kotor, salah perempuan. Anaknya sakit, salah perempuan. Inilah kelahiran misoginisme.

Saya tak bilang bahwa semua masyarakat Indonesia, khususnya kaum laki-laki, berpikiran seperti ini. Apalagi saya percaya kata-kata Bung Karno bahwa perempuan dan laki-laki bagaikan sayap burung, jika keduanya sama kuat, maka akan terbanglah burung itu sampai ke puncaknya.

Tapi coba renungkanlah, adakah dari kita yang masih berpikiran sedangkal ini? Adilkah ini bagi kaum perempuan?


Komentar

© 2017 Perempuan Politik. Desain dan Pengembangan oleh TigaTigaDua